新闻是有分量的

Paripurna DPR bahas lima isu terpanas RUU Pemilu

发布时间:2017年7月20日上午8:58
更新时间:2017年7月20日上午8:58

Rapat paripurna DPR。 Foto oleh ANTARA

Rapat paripurna DPR。 Foto oleh ANTARA

雅加达,印度尼西亚 - Pemilihan总统dan wakil presiden baru akan digelar 2019 mendatang,namun sengitnya persaingan antar partai politik sudah terasa di Dewan Perwakilan Rakyat(DPR)。

Saat ini fraksi-fraksi di DPR masih bertarung memperebutkan ambang batas总统atau总统门槛杨pembahasannya masuk dalam RUU Pemilu。

总统门槛adalah syarat yang harus dipenuhi partai politik atau gabungan partai politik untuk bisa mengusung calon presiden dan wakilnya。 Pada Pilpres 2014年lalu,ambang batasnya 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional。

Artinya hanya partai atau gabungan partai yang memiliki 20 kursi di DPR atau meraup 25 persen suara sah nasional dalam pemilihan legislatif yang bisa mengusung pasangan calon presiden dan wakilnya。

Namun angka-angka tersebut kini kembali diperdebatkan dan tak kunjung mencapai titik temu。 Maklum,angka-angka tersebut menyangkut kemampuan partai untuk bisa mengusung pasangan calon presiden dan wakilnya pada Pilpres 2019 mendatang。

总统门槛ini menjadi salah satu topik yang paling sengit yang dibahas oleh Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Pemilu(RUU Pemilu)。 Bahkan hingga hari ini belum juga ada titik temu antara partai-partai politik。

Karena itu Sidang Paripurna DPR yang digelar pada Kamis,2017年7月20日,akan menggelar投票到menentukan besaran angka总统门槛。 投票juga akan dilakukan untuk menentukan besaran议会门槛atau ambang batas parlemen。

Ambang batas parlemen yang berlaku pada Undang-undang Nomor 8/2012 tentang Pemilu anggota DPR,DPRD,dan DPD sebesar 3,5 persen。 Artinya hanya partai politik yang meraih suara lebih dari 3,5 persen yang berhak mendapatkan kursi di parlemen。 Dalam sidang paripurna nanti,angka tersebut sangat mungkin akan berubah。

Selain kedua isu tersebut,masih ada tiga isu hangat lain yang akan dibahas dalam rapat paripurna,yakni sistem pemilu,sebaran kursi per daerah pemilihan,dan metode konversi suara。 -Rappler.com